Panyabungan Wartamadina
Untuk mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran pemilu legislative 2009 nanti personil polisi ditugaskan mengamankan pemilu sebagaimana fungsinya. Dimana lokasi penempatan pengamanan ini difokuskan pada setiap TPS ( Tempat Pemungutan Suara )di Kabupaten Mandailing Natal, hal ini diperbuat guna mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang nantinya akan merugikan sesuatu kelompok atau perorangan. Hal ini sesuai dengan tugas polisi didalam mengamankan pemilu legislative 2009. Setidaknya itu dikatakan wakapoldasu sumatera Utara Brigjen Pol Edward R Pakasi kamis malam (2/4) di Hotel Internasional Paya Loting Panyabungan. Kehadiran Wakapoldasu Sumut ini di Mandailing Natal merupakan kunjungan kerja dan supervise pemilu 2009.
Dalam supervise pemilu 2009 itu Wakapoldasu langsung turun Kemapolres Madina untuk melakukan supervise pemilu 2009 sekaligus mengecek kesiapan personil pengamanan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi sekaligus makan malam dengan bupati Madina H.Amru Daulay, SH, Kapolres Madina dan KPUD Madina.
Dikatakannya, beberapa pola pengamanan yang akan kita lakukan pada setiap TPS mulai dari pola 2-9-2 meliputi 2 polisi 9 TPS dan 2 linmas. Namn kalau pola aman 2-5-10 yakni 2 polisi 5 TPS dan 10 linmas dan pada pola rawan 2-2-4 yakni 2 polisi 2 TPS dan 4 linmas dan untuk pola pengembangan aman 2-6-12 yakni 2 polisi 6 TPS dan 12 linmas dan pola inilah yang akan kita paparkan terhadap personil kita dan linmas yang akan terus mengikuti jalannya proses pemilu pada Tanggal 9 April 2009.
“ Memang untuk Kabupaten Mandailing Natal tidak ada rawan kriminalitas hanya saja rawan lokasi ada sebab jarak antara pusat pendistribusian logistik (KPU) Madina menuju setiap kecamatan (PPK) bahkan setiap desa (PPS) sarana infrastruktur jalan masih banyak yang harus melalui medan berat juga harus menyeberangi sungai dan ada pulau.
Namun semua itu kita akan mengantisipasi dengan pengamanan yang ketat hingga kepada tujuan dengan dikawal dua pesonil polisi sehingga diharapkan keamanan dalam membawa kotak suara dapatb terjaga dengan baik,” katanya.
Polisi dalam hal pemilu ini harus netral dan tidak akan memihak kepada salah satu partai juga person. Jika ada yang kedapatan anggota polisi yang ikut serta dalam membatu salah satu partai juga perorangan dalam berpolitik akan kita tidak sesuai dengan peraturan.
“ Mari kita ciptakan pemilu yang kondusif jujur, adil dan terpercaya sehingga pelaksanannya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ,” katanya.
Sementara Kapolres Madina, AKBP Drs Engkos Kosasih SH menuturkan
didalam pelaksanaan pengamanan pemilu 2009 sudah, mempersiapkan 466 personil yakni 292 pengamanan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 174 untuk satgas dan tugas rutin.
Sabtu, 11 April 2009
Bupati Mandailing Natal Adukan Panitia Pengawas Pemilu
Medan: Bupati Mandailing Natal, Amru Daulay, akan mengadukan balik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara kepada penegak hukum. Dia merasa tak pernah melakukan politik uang. "Kalau tidak ada bukti, saya balik menuntut mereka,” kata Amru, Selasa (7/4).
Amru bersikeras tidak ada politik uang dalam pertemuan kader Koperasi Wanita se Kabupaten Mandailing Natal, pada 26 Februari di Gedung Serbaguna. “Kami sudah bikin penjelasan bantahan bahwa yang diberitakan wartawan RCTI itu tidak benar,” jelasnya.
Ahmad Husein Lubis, wartawan RCTI di Madina, lanjut Amru, telah meminta maaf padanya atas pemuatan berita tersebut dan telah menayangkan ralat beritanya. Amru menilai penyelidikan yang dilakukan panitia pengawas dalam dugaan politik uang merepakan pesanan dari pihak tertentu.
Soal ketidak hadirannya memenuhi panggilan, Amru beralasan sibuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Di samping itu, jaraknya juga jauh, harus menempuh 600 kilometer.
Ketua Panitia Pengawas, Ikhwaluddin Simatupang menegaskan, unsur-unsur pidana sudah cukup. "Besok kita akan limpahkan kepada kepolisian," ujar Ikhwaluddin.
Rangkaian kegiatan itu, ujar Ikhwaluddin, terjadi tiga pelanggaran. "Pemakaian fasilitas negara, money politic, dan penggerakan pegawai sipil. Besok (Rabu) kita akan laporkan masalah pidana ini ke kepolisian," tegas Ikhwaluddin.
Sumber : www.tempointeraktif.com
Amru bersikeras tidak ada politik uang dalam pertemuan kader Koperasi Wanita se Kabupaten Mandailing Natal, pada 26 Februari di Gedung Serbaguna. “Kami sudah bikin penjelasan bantahan bahwa yang diberitakan wartawan RCTI itu tidak benar,” jelasnya.
Ahmad Husein Lubis, wartawan RCTI di Madina, lanjut Amru, telah meminta maaf padanya atas pemuatan berita tersebut dan telah menayangkan ralat beritanya. Amru menilai penyelidikan yang dilakukan panitia pengawas dalam dugaan politik uang merepakan pesanan dari pihak tertentu.
Soal ketidak hadirannya memenuhi panggilan, Amru beralasan sibuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Di samping itu, jaraknya juga jauh, harus menempuh 600 kilometer.
Ketua Panitia Pengawas, Ikhwaluddin Simatupang menegaskan, unsur-unsur pidana sudah cukup. "Besok kita akan limpahkan kepada kepolisian," ujar Ikhwaluddin.
Rangkaian kegiatan itu, ujar Ikhwaluddin, terjadi tiga pelanggaran. "Pemakaian fasilitas negara, money politic, dan penggerakan pegawai sipil. Besok (Rabu) kita akan laporkan masalah pidana ini ke kepolisian," tegas Ikhwaluddin.
Sumber : www.tempointeraktif.com
Langganan:
Postingan (Atom)
