Perhelatan demokrasi terbesar telah menghasilkan bayangan kepemimpinan nasional lima tahun mendatang. Belum bisa dipastikan pasangan presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada Juli, tetapi upaya koalisi yang sedang gencar menarik diamati karena sedikit banyak akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi nasional lima tahun ke depan.
Apabila platform ekonomi partai politik besar dibandingkan, sebenarnya tidak banyak perbedaan yang bisa menjadi acuan. Praktis semua partai politik, demikian pula kandidat presiden-wakil presiden nantinya, menginginkan perekonomian Indonesia yang lebih baik, tumbuh lebih cepat, dan lebih menyejahterakan rakyat.
Perbedaan sedikit muncul pada cara parpol atau kandidat presiden mencapai cita- cita perekonomian nasional yang lebih baik tersebut. Ada yang menekankan pada perlunya melanjutkan kebijakan yang ada. Ada yang menekankan pada perlunya pemihakan kepada rakyat kecil dan pedesaan. Dan, ada pula yang memprioritaskan kedaulatan ekonomi nasional.
Apa pun perbedaan tujuan atau cara mencapai tujuan itu, satu hal yang seharusnya menjadi pijakan dasar para kandidat yang akan bersaing menjadi presiden RI adalah bagaimana mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Pertanyaan ini sepertinya tidak baru lagi, tetapi harus diakui dalam era demokrasi dan desentralisasi saat ini menjadi lebih sulit bagi pimpinan negara untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Sangat dimengerti apabila koalisi yang sedang berproses tidak hanya sekadar mencari batas minimum untuk mengajukan kandidat, tetapi juga menjaga kelancaran pemerintahan lima tahun ke depan dalam konteks hubungan pemerintah dan DPR. Bahkan, dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi tersebut, akan lebih baik apabila koalisi yang nantinya dibentuk selain bersifat permanen dan mengikat, juga memerhatikan peta politik di daerah yang dalam era desentralisasi ini mempunyai otonomi membuat kebijakan ekonomi lokal.
Pertanyaan yang muncul adalah potensi apakah yang harus dioptimalkan. Status sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga, serta negara Muslim terbesar harus dilihat sebagai berkah dan bukan sebagai beban. Perkembangan ekonomi saat ini menegaskan bahwa size does matter atau dengan kata lain potensi kekuatan ekonomi dunia di masa depan ada pada perekonomian dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas.
Fenomena BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) menegaskan tren tersebut. Penduduk yang mungkin selama ini menjadi beban harus dilihat sebagai kekuatan yang membuat ekonomi lebih tahan guncangan. Krisis saat ini membuktikan bahwa kekuatan ekonomi domestik menjadi basis bagi Indonesia meredam dampak krisis.
Indonesia mengalami bonus demografi yang cukup panjang, ditandai oleh kian banyaknya penduduk usia produktif yang siap mengisi pasar kerja. Padahal, beberapa negara Asia, seperti China, Jepang, dan Korea, mengalami ketidakseimbangan, di mana penduduk usia lanjut menjadi beban penduduk usia produktif.
Berkaitan dengan penduduk, besarnya produk domestik bruto Indonesia yang masuk 20 besar dunia, kelima terbesar di Asia, terbesar di Asia Tenggara, dan ketiga terbesar di negara Muslim adalah modal yang luar biasa untuk terus bertumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia. Paling tidak, lima tahun ke depan Indonesia berpotensi masuk 15 besar dunia.
Perkiraan tersebut tentunya ditunjang kenyataan bahwa Indonesia adalah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang menjadi produsen utama dunia untuk berbagai komoditas perkebunan dan pertambangan.
Meskipun berlokasi di ring of fire, tidak ada keraguan bahwa Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alam yang besar. Selama pemerintah bisa mengelola kekayaan tersebut dengan baik sekaligus berkelanjutan, bukan mustahil jalan menjadi negara maju sebenarnya sudah di depan mata.
Di balik segala potensi tadi, jangan dilupakan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia sangat rendah (bahkan di antara negara-negara ASEAN), daya saing dan daya tarik investasi jauh dari harapan, serta tentunya peringkat negara terkorup yang masih relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang ada sampai saat ini masih jauh dari upaya mengoptimalkan potensi.
Begitu kontrasnya antara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mengindikasikan bahwa para kandidat mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mendekatkan kesenjangan potensi dan kenyataan. Apabila dalam waktu lima tahun tidak ada terobosan kebijakan berani, tegas, dan inovatif, potensi hebat tadi bisa jadi hanya menjadi kenangan suatu saat.
Sinkronisasi pusat-daerah
Salah satu prinsip dasar kebijakan ekonomi lima tahun ke depan adalah adanya hubungan yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Era pemerintah pusat mengerjakan segalanya sudah berakhir. Pemerintah yang sukses ke depan adalah pemerintah yang mampu menggalang dukungan daerah untuk menyukseskan kebijakan ekonomi nasional sekaligus menciptakan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Penerapan standar pelayanan nasional di setiap daerah untuk pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah langkah awal menuju pembangunan ekonomi yang berorientasi rakyat, mengurangi kesenjangan, sekaligus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Alokasi serta pengelolaan APBN dan APBD akan menjadi kunci pencapaian standar tersebut, di mana tidak ada toleransi lagi bagi keterlambatan pencairan anggaran dan alokasi yang tidak jelas juntrungannya.
Di sisi kebijakan makro, penciptaan nilai tambah komoditas primer harus menjadi tema utama pembangunan industri. Kenaikan harga komoditas perkebunan dan pertambangan mungkin akan masih terjadi pada masa depan, tetapi krisis ekonomi sekarang menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan pada ekspor komoditas yang harganya sangat fluktuatif.
Efektivitas dari kebijakan di atas pada akhirnya akan bergantung pada eksekusi dan implementasi kebijakan itu sendiri. Inilah saatnya kandidat presiden-wapres serta para anggota Dewan yang untuk pertama kali dipilih dengan suara terbanyak menorehkan sejarah sebagai eksekutif dan legislatif yang meletakkan dasar Indonesia sebagai negara maju.
Masalah-masalah yang masih menggantung, seperti masalah tenaga kerja, pembebasan lahan, serta pemberantasan korupsi, harus dituntaskan segera, dan di atas semuanya, kestabilan politik dan keamanan dalam kehidupan demokrasi harus dijaga. Saat ini negara-negara anggota ASEAN kagum atas kestabilan dan kehidupan demokrasi Indonesia dan lima tahun ke depan adalah momentum yang paling tepat untuk memperluas kekaguman tersebut pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkualitas, pertumbuhan yang menyejahterakan seluruh masyarakat.
Bambang PS Brodjonegoro Guru Besar Fakultas Ekonomi UI dan Direktur Bank Pembangunan Islam
Sumber :
Minggu, 19 April 2009
Kamis, 16 April 2009
Tersangka Perampok Guru Besar USU Ditangkap
Medan: Benny Sitompul, tersangka kasus perampokan rumah guru besar Universitas Sumatra Utara (USU) ditangkap di rumahnya di Jalan Ginting, Medan, pukul 03.00 WIB tadi. Polisi juga menyita barang bukti yaitu dua buah telepon genggam dan aneka perhiasan imitasi. Demikian dikemukakan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Abubakar Nataprawira di Jakarta, Rabu (15/4), seperti diwartakan ANTARA.
Saat kejadian, tersangka yang berusia 26 tahun itu masuk ke rumah korban melalui pintu depan dan memanjat ke lantai dua dengan merusak pintu bagian atas. Namun aksinya kepergok Profesor Bachtiar dan istrinya sehingga mendesak tersangka memukul keduanya dengan linggis. Akibatnya, Bachtiar mengalami luka serius, sedangkan istrinya tewas di tempat. Tersangka kemudian membawa lari sejumlah barang berharga setelah melumpuhkan kedua penghuni rumah [baca: Istri Guru Besar USU Dibunuh Perampok].
Sumber :liputan6.com
Saat kejadian, tersangka yang berusia 26 tahun itu masuk ke rumah korban melalui pintu depan dan memanjat ke lantai dua dengan merusak pintu bagian atas. Namun aksinya kepergok Profesor Bachtiar dan istrinya sehingga mendesak tersangka memukul keduanya dengan linggis. Akibatnya, Bachtiar mengalami luka serius, sedangkan istrinya tewas di tempat. Tersangka kemudian membawa lari sejumlah barang berharga setelah melumpuhkan kedua penghuni rumah [baca: Istri Guru Besar USU Dibunuh Perampok].
Sumber :liputan6.com
Dua Harimau Santap Kambing Tiap Malam
PEKANBARU, KOMPAS.com — Sejak sepekan terakhir ini warga di Dusun Pulau Kembang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, resah. Dua ekor harimau acap melahap ternak piaraan mereka.
"Kami sudah melapor keganasan harimau ini ke Polsek Batang Cinaku dan KSDA (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam)," ujar Sudaryono, salah seorang warga Dusun Pulau Kembang, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cinaku, Inhu, Kamis.
Saat ditemui di Batang Cinaku, ia mengatakan, harimau itu telah meresahkan masyarakat di kampungnya karena setiap malam ada saja kambing piaraan masyarakat yang disantap, sedangkan masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa untuk melindungi ternaknya.
"Meronda malam pun kami tak mungkin karena kampung kami memang dikelilingi semak belukar," katanya. Selain kawasan tempat tinggal mereka berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan juga merupakan perkampungan yang terisolasi, masyarakat di daerah itu khawatir jika binatang yang dipanggil "Tok Belang" itu memangsa mereka.
Oleh karena itu, kata dia, warga tidak berani untuk keluar rumah baik saat malam atau siang hari, bahkan menakik getah sebagai sumber penghasilan masyarakat pun tidak lagi dilakukan. Dusun Pulau Kembang merupakan daerah yang terisolasi, untuk menjangkau kawasan yang berada di perbatasan TNBT itu dari Batang Cinaku sangat sulit, apalagi pada musim hujan seperti sekarang. Jalan tanah yang dilalui licin dan berlumpur.
Sementara itu, salah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan Al Hamra mengatakan, dua ekor harimau yang masuk perkampungan penduduk di Dusun Pulau Kembang diperkirakan berasal dari kawasan TNBT.
"Dari hasil pendataan kami pada 2006 di kawasan TNBT dan sekitarnya terdapat sekitar 80 populasi harimau Sumatera. Harimau yang masuk ke Dusun Pulau Kembang itu mungkin dari TNBT karena kawasan tersebut berbatasan dengan TNBT," kata aktivis WWF Riau ini saat ditemui di Batang Cinaku.
Ia mengatakan, agar tidak terjadi konflik berlanjut antara harimau dan manusia di daerah itu, pemerintah sebaiknya cepat turun ke lokasi dan mengamankan hewan yang dilindungi itu agar tidak masuk perkampungan penduduk.
sumber: kompas.com
Tak Masuk Formulir C 1, 9 Caleg Stres
Purbalingga: Sembilan calon anggota legislatif dan kader partai yang kalah dalam pemilu menjalani perawatan di panti rehabilitasi mental di Purbalingga, Jawa Tengah. Pantauan SCTV, goncangan jiwa yang mereka alami tergolong berat. Ada yang sering tertawa sendiri.
Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, seorang caleg dari Partai Pelopor, Muhammad Aman terkulai lemas di ranjang kamar tidurnya sejak tiga hari lalu. Aman stres setelah mengetahui namanya tidak masuk daftar dokumen perolehan suara atau formulir C2. Sang caleg mulai suka bicara ngelantur.
Ketidaksiapan mental ini menjadi pemicu depresi para caleg yang kalah. Inilah yang disayangkan karena keinginan menjadi caleg adalah untuk menjadi pengabdi kepentingan rakyat bukan mencari jabatan. Jadi kalau memang tak dipercaya rakyat untuk apa harus stress.
Sumber Liputan 6 SCTV)
Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, seorang caleg dari Partai Pelopor, Muhammad Aman terkulai lemas di ranjang kamar tidurnya sejak tiga hari lalu. Aman stres setelah mengetahui namanya tidak masuk daftar dokumen perolehan suara atau formulir C2. Sang caleg mulai suka bicara ngelantur.
Ketidaksiapan mental ini menjadi pemicu depresi para caleg yang kalah. Inilah yang disayangkan karena keinginan menjadi caleg adalah untuk menjadi pengabdi kepentingan rakyat bukan mencari jabatan. Jadi kalau memang tak dipercaya rakyat untuk apa harus stress.
Sumber Liputan 6 SCTV)
Rabu, 15 April 2009
Kasus Oknum Bupati Madina Berbuntut Panjang
Medan, Sikap Panwaslu Sumut menggulirkan kasus pidana Pemilu oknum Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Amru Helmy Daulay SH ke Depdagri patut dipujikan, karena “hukum harus ditegakkan walau langit runtuh”. Panwaslu memiliki bukti, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oknum bupati di antaranya politik uang (money politic), menggunakan fasilitas negara, mengkampanyekan anaknya Ir.Neil Iskandar Daulay salah seorang caleg DPR RI dari Partai Golkar dan memobilisasi massa..
Ketua Panwaslu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang SH tidak patah arang walau pun Poldasu mengembalikan berkas kasus Bupati Madina, dengan alasan kasusnya sudah kadaluarsa. Alasan ini masih jadi perdebatan, karena terkesan “Kalau tidak ada berada tidak (burung) tempua bersarang rendah”. Panwaslu Sumut sendiri segera memanggil Panwaslu Madina untuk klarifikasi masalah kadaluarsa ini. Penghitungan suara hasil Pemilu belum rampung, tapi terasa aneh jika kasus yang timbul, mendadak bisa kadaluarsa. Di sini dibutuhkan penjelasan yang rinci, sehingga masyarakat peserta pemilu dapat menyimaknya dengan cermat.
Tekad Panwaslu Sumut ini mendapat dukungan anggota Komisi-A DPRD Sumut dari PDIP Syamsul Hilal yang hari Senin (13/4) berkunjung ke Panwaslu Sumut. Penjelasan Syamsul lebih tajam lagi. Ia minta semua pihak bertindak tegas dalam mengatasi berbagai kecurangan yang terjadi pada pemilu, sehingga pelaksanaan demokrasi berlangsung dengan baik. Tindakan tegas itu juga harus dilakukan terhadap kepala daerah yang diindikasikan melakukan kecurangan, seperti melakukan mobilisasi massa untuk memilih parpol tertentu atau melakukan politik uang.
Anggota DPRD SU dari Komisi pemerintahan, yang banyak menerima informasi dari berbagai pihak menyebutkan, terdapat dugaan tujuh kepala daerah yang melakukan kecurangan dengan memobilisasi massa untuk kepentingan parpol tertentu. Tapi ia tidak menyebutkan parpolnya. Kalangan politisi mengetahui dengan pasti parpol yang dituding tersebut. Dalam menindak kecurangan itu, Syamsul mendesak pemerintah agar menon-aktifkan mereka. Para kepala daerah itu yakni Madina, Asahan, Pematang Siantar, Binjai, Tapanuli Tengah, Nias dan Tapanuli Utara.
Panwaslu Sumut sendiri ternyata tidak menunggu laporan, akan tetapi langsung melakukan penelitian ke berbagai kabupaten dan kota. Dari hasil penelitian itu dipastikan tiga daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran pemilu. Kepala daerah Kabupaten Madina dan kota Pematang Siantar terindikasi memobilisasi massa untuk memilih parpol tertentu. Sedangkan di kota Binjai terjadi kasus politik uang yang dilakukan salah satu caleg dari Partai Golkar.
Kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan Bupati Madina dinilai yang paling menyita perhatian. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Panwaslu Sumut, ditemukan bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Madina di Panyabungan, ibukota kabupaten, terjadi mobilisasi massa. Dalam hal ini Bupati Madina bersama Kadis UKM Koperasi Madina serta Ketua Koperasi Wanita Surya Sakinah, Desa Gunung Tua, Panyabungan, mengajak sekitar 1.100 hadirin untuk memilih Ir. Neil Iskandar Daulay. Ia dianggap tokoh masa depan yang akan memperjuangkan Madina.
Agar sukses menggiring massa memilih anaknya, Bupati Madina bersama ajudannya membagi-bagikan amplop berisi uang Rp 50 ribu.
Di tengah-tengah kesibukan Panwaslu Sumut mengusut kasus Bupati Madina, mendadak Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (ImaMadina) mengeluarkan pernyataan mirip orang kepanasan. Organisasi ini menuntut Ketua Panwaslu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang SH mundur dari jabatannya karena tidak professional. Kelompok ini merasa keberatan karena Panwaslu menyudutkan Amru dalam kasus money politic. Ikatan mahasiswa ini merasa gembira, karena laporan Panwaslu ke Poldasu sudah ditolak. Masih perlu ditelusuri, siapa yang menggerakkan organisasi mahasiswa ini, karena diprakirakan ada ujung-ujungnya. Sikap mahasiswa ini tidak profesional karena mencampuri urusan penegakan hukum dan justru tidak semua mahasiswa Madina setuju dengan tindakan bupatinya.
Tapi persoalannya masih panjang dan tidak terhenti di Poldasu. Panwaslu Sumut menggelindingkan kasus tersebut ke Mendagri, yang kini sedang ditelaah. Campur tangan kepala daerah dalam kampanye parpol, dipercaya akan menyebabkan kemunduran demokrasi dan kembali ke era Orde Baru. Pada masa itu peranan kepala daerah sangat menentukan dalam penentuan caleg untuk duduk di lembaga legislatif. Ketika itu demokrasi cuma judulnya saja. Oposisi diharamkan, koran yang rajin mengkritik pentas kekuasaan diberangus. Mendirikan parpol juga diharamkan. Hanya ada tiga pilihan yakni PPP, Golkar dan PDI. Di era tersebut Golkar tidak disebut sebagai parpol. Tapi penguasa ketika itu menyebutnya sebagai “demokrasi Pancasila” dan kadang-kadang juga “demokrasi pembangunan”.
(www.antarasumut.com).-
Ketua Panwaslu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang SH tidak patah arang walau pun Poldasu mengembalikan berkas kasus Bupati Madina, dengan alasan kasusnya sudah kadaluarsa. Alasan ini masih jadi perdebatan, karena terkesan “Kalau tidak ada berada tidak (burung) tempua bersarang rendah”. Panwaslu Sumut sendiri segera memanggil Panwaslu Madina untuk klarifikasi masalah kadaluarsa ini. Penghitungan suara hasil Pemilu belum rampung, tapi terasa aneh jika kasus yang timbul, mendadak bisa kadaluarsa. Di sini dibutuhkan penjelasan yang rinci, sehingga masyarakat peserta pemilu dapat menyimaknya dengan cermat.
Tekad Panwaslu Sumut ini mendapat dukungan anggota Komisi-A DPRD Sumut dari PDIP Syamsul Hilal yang hari Senin (13/4) berkunjung ke Panwaslu Sumut. Penjelasan Syamsul lebih tajam lagi. Ia minta semua pihak bertindak tegas dalam mengatasi berbagai kecurangan yang terjadi pada pemilu, sehingga pelaksanaan demokrasi berlangsung dengan baik. Tindakan tegas itu juga harus dilakukan terhadap kepala daerah yang diindikasikan melakukan kecurangan, seperti melakukan mobilisasi massa untuk memilih parpol tertentu atau melakukan politik uang.
Anggota DPRD SU dari Komisi pemerintahan, yang banyak menerima informasi dari berbagai pihak menyebutkan, terdapat dugaan tujuh kepala daerah yang melakukan kecurangan dengan memobilisasi massa untuk kepentingan parpol tertentu. Tapi ia tidak menyebutkan parpolnya. Kalangan politisi mengetahui dengan pasti parpol yang dituding tersebut. Dalam menindak kecurangan itu, Syamsul mendesak pemerintah agar menon-aktifkan mereka. Para kepala daerah itu yakni Madina, Asahan, Pematang Siantar, Binjai, Tapanuli Tengah, Nias dan Tapanuli Utara.
Panwaslu Sumut sendiri ternyata tidak menunggu laporan, akan tetapi langsung melakukan penelitian ke berbagai kabupaten dan kota. Dari hasil penelitian itu dipastikan tiga daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran pemilu. Kepala daerah Kabupaten Madina dan kota Pematang Siantar terindikasi memobilisasi massa untuk memilih parpol tertentu. Sedangkan di kota Binjai terjadi kasus politik uang yang dilakukan salah satu caleg dari Partai Golkar.
Kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan Bupati Madina dinilai yang paling menyita perhatian. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Panwaslu Sumut, ditemukan bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Madina di Panyabungan, ibukota kabupaten, terjadi mobilisasi massa. Dalam hal ini Bupati Madina bersama Kadis UKM Koperasi Madina serta Ketua Koperasi Wanita Surya Sakinah, Desa Gunung Tua, Panyabungan, mengajak sekitar 1.100 hadirin untuk memilih Ir. Neil Iskandar Daulay. Ia dianggap tokoh masa depan yang akan memperjuangkan Madina.
Agar sukses menggiring massa memilih anaknya, Bupati Madina bersama ajudannya membagi-bagikan amplop berisi uang Rp 50 ribu.
Di tengah-tengah kesibukan Panwaslu Sumut mengusut kasus Bupati Madina, mendadak Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (ImaMadina) mengeluarkan pernyataan mirip orang kepanasan. Organisasi ini menuntut Ketua Panwaslu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang SH mundur dari jabatannya karena tidak professional. Kelompok ini merasa keberatan karena Panwaslu menyudutkan Amru dalam kasus money politic. Ikatan mahasiswa ini merasa gembira, karena laporan Panwaslu ke Poldasu sudah ditolak. Masih perlu ditelusuri, siapa yang menggerakkan organisasi mahasiswa ini, karena diprakirakan ada ujung-ujungnya. Sikap mahasiswa ini tidak profesional karena mencampuri urusan penegakan hukum dan justru tidak semua mahasiswa Madina setuju dengan tindakan bupatinya.
Tapi persoalannya masih panjang dan tidak terhenti di Poldasu. Panwaslu Sumut menggelindingkan kasus tersebut ke Mendagri, yang kini sedang ditelaah. Campur tangan kepala daerah dalam kampanye parpol, dipercaya akan menyebabkan kemunduran demokrasi dan kembali ke era Orde Baru. Pada masa itu peranan kepala daerah sangat menentukan dalam penentuan caleg untuk duduk di lembaga legislatif. Ketika itu demokrasi cuma judulnya saja. Oposisi diharamkan, koran yang rajin mengkritik pentas kekuasaan diberangus. Mendirikan parpol juga diharamkan. Hanya ada tiga pilihan yakni PPP, Golkar dan PDI. Di era tersebut Golkar tidak disebut sebagai parpol. Tapi penguasa ketika itu menyebutnya sebagai “demokrasi Pancasila” dan kadang-kadang juga “demokrasi pembangunan”.
(www.antarasumut.com).-
Tidak Dapat Suara, Caleg Tutup Akses Jalan
Taput, Seorang Caleg dari PDI P berinisial LN tiba-tiba menutup akses jalan yang biasa digunakan warga untuk menuju tempat pemandian air panas.
Aksi ini dilakukan karena Caleg bersangkutan tidak mendapat suara saat Pemilu 2009 lalu. Sementara akses jalan tersebut merupakan pemberian dari keluarga LN.
Salah seorang warga bermarga Nababan dikutip dari Harian Global, Kamis (16/4) menuturkan, warga desanya tidak memberikan dukungan kepada LN karena yang bersangkutan selama menjadi anggota DPRD dinilai tidak peduli dengan pembangunan di daerahnya.Padahal LN masih memiliki hubungan persaudaraan dengan warga desa setempat.
“Lebih baik orang lain yang kami dukung, asal memberi perhatian ke desa ini nantinya,” katanya.
Namun warga berharap agar keluarga LN dapat melihat persoalan secara bijak dan membuka lagi akses jalan satu-satunya menuju ke tempat pemandian air panas.Kalaupun harus ditutup, warga berharap pemerintah setempat mau turun tangan untuk memberikan solusi.
“Syukur-syukur ada warga lain yang peduli,” katanya.
Sumber : (www.antarasumut.com)-
Aksi ini dilakukan karena Caleg bersangkutan tidak mendapat suara saat Pemilu 2009 lalu. Sementara akses jalan tersebut merupakan pemberian dari keluarga LN.
Salah seorang warga bermarga Nababan dikutip dari Harian Global, Kamis (16/4) menuturkan, warga desanya tidak memberikan dukungan kepada LN karena yang bersangkutan selama menjadi anggota DPRD dinilai tidak peduli dengan pembangunan di daerahnya.Padahal LN masih memiliki hubungan persaudaraan dengan warga desa setempat.
“Lebih baik orang lain yang kami dukung, asal memberi perhatian ke desa ini nantinya,” katanya.
Namun warga berharap agar keluarga LN dapat melihat persoalan secara bijak dan membuka lagi akses jalan satu-satunya menuju ke tempat pemandian air panas.Kalaupun harus ditutup, warga berharap pemerintah setempat mau turun tangan untuk memberikan solusi.
“Syukur-syukur ada warga lain yang peduli,” katanya.
Sumber : (www.antarasumut.com)-
PPK Kecamatan Panyabungan Timur Hitung Ulang Hasil Pemilu
Panyabungan, Wartamadina
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan ) Panyabungan Timur selasa (14/2) menghitung ulang kembali hasil pemilu 2009. Penghitungan untuk tingkat DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang dikawal oleh aparat polisi ini dihadiri beberapa saksi partai politik, panwaslu Kecamatan, dan KPPS se Kecamatan Panyabungan Timur. Penghitungan ini disebabkan adanya perbedaan perolehan suara partai politik pada rekap suara yang dibuat oleh KKPS dengan rekap hasil plano. Atas hal itu para saksi kecamatan menaruh curiga yang nantinya dapat merugikan hasil perolehan suara partai mereka. Penghitungan ulang suara itu terlihat sempat tegang setelah seorang saksi dari partai PKB berusaha ingin menjadi saksi kecamatan pada penghitungan itu, padahal partai ini sudah menempatkan saksi mereka di PPK yang mempunyai surat mandat resmi sesuai dengan data yang dimilki oleh PPK. Atas hal itu pihak panwaslu kecamatan dan PPK terpaksa mengeluarkan saksi tersebut meskipun ia berusaha menjadi saksi partainya. . Akibatnya TPS sebanyak 6 desa yang meliputi, Aeknabara, Banjar lancat,Pagur,Tanjung Julu,Hutatinggi,dan Hutabangun terpaksa dibuka kembali. Hal ini setelah adanya kesepakatan antara para saksi dengan PPK. Dari penghitungan ulang itu terlihat surat suara cadangan dan suara batal dari beberapa desa tidak diberi tanda oleh pihak KPPS. Sampai Kamis (17/4) di PPK Panyabungan Timur masih dilakukan penghitungan ulang.
Atas hal ini para saksi menilai kinerja para KKPS di TPS kurang optimal hal ini terlihat dengan banyaknya permasalahan yang ditemui di PPK. Akibatnya sampai kamis sekitar pukul 03.00 kotak suara Kecamatan Panyabungan Timur baru bisa diangkut ke KPU Kabupaten Mandailing Natal.
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan ) Panyabungan Timur selasa (14/2) menghitung ulang kembali hasil pemilu 2009. Penghitungan untuk tingkat DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang dikawal oleh aparat polisi ini dihadiri beberapa saksi partai politik, panwaslu Kecamatan, dan KPPS se Kecamatan Panyabungan Timur. Penghitungan ini disebabkan adanya perbedaan perolehan suara partai politik pada rekap suara yang dibuat oleh KKPS dengan rekap hasil plano. Atas hal itu para saksi kecamatan menaruh curiga yang nantinya dapat merugikan hasil perolehan suara partai mereka. Penghitungan ulang suara itu terlihat sempat tegang setelah seorang saksi dari partai PKB berusaha ingin menjadi saksi kecamatan pada penghitungan itu, padahal partai ini sudah menempatkan saksi mereka di PPK yang mempunyai surat mandat resmi sesuai dengan data yang dimilki oleh PPK. Atas hal itu pihak panwaslu kecamatan dan PPK terpaksa mengeluarkan saksi tersebut meskipun ia berusaha menjadi saksi partainya. . Akibatnya TPS sebanyak 6 desa yang meliputi, Aeknabara, Banjar lancat,Pagur,Tanjung Julu,Hutatinggi,dan Hutabangun terpaksa dibuka kembali. Hal ini setelah adanya kesepakatan antara para saksi dengan PPK. Dari penghitungan ulang itu terlihat surat suara cadangan dan suara batal dari beberapa desa tidak diberi tanda oleh pihak KPPS. Sampai Kamis (17/4) di PPK Panyabungan Timur masih dilakukan penghitungan ulang.
Atas hal ini para saksi menilai kinerja para KKPS di TPS kurang optimal hal ini terlihat dengan banyaknya permasalahan yang ditemui di PPK. Akibatnya sampai kamis sekitar pukul 03.00 kotak suara Kecamatan Panyabungan Timur baru bisa diangkut ke KPU Kabupaten Mandailing Natal.
Langganan:
Postingan (Atom)
