Panyabungan,Wartamadina
Wanita tua Mastur (56) penduduk desa Hutabangun Kecamatan Panyabungan Timur Kab.Mandailing Natal, Rabu (17/6) terpaksa diamankan Polres Mandailing Natal saat menggunakan uang palsu (Upal) recehan Rp.100.000 dipasar Gunung Baringin. Diketahui setelah sebelumnya seorang pedagang dipasar Kelurahan Gunung Baringin Kec.Panyabungan Timur menaruh curiga akan keaslian uang tersebut, serta perbedaan dalam uang itu akhirnya melaporkannya ke Pospol Panyabungan Timur yang kebetulan tidak jauh dari pasar itu. Setelah pedagang mengetahui ada pengedar Upal tertangkap akhirnya beberapa pedagang lainnya menyusul melaporkan kejadian yang sama.
Seorang korban pedagang sayuran yang dikonfirmasi menuturkan “ Awalnya saya tidak mengetahui tukaran uang pecahan Rp.100.000.- tersebut adalah palsu namun setelah salah seorang pedagang mengetahui bahwa orang tersebut menggunakan upal saat bertransaksi, dari situ informasi saya dengar dan memperjelas uang saat ini yang dibelikan wanita tua tersebut adalah uang palsu, akhirnya saya melapor ke Pos pol .”
Setelah saya laporkan kebagian piket Pospol kebenaran terungkap bahwa uang tersebut positif uang palsu yang ada sama saya dari wanita tua itu. Dan uang sementara yang ada pada saya saat ini sudah diamankan polisi ujarnya.
Kapolres Mandailing Natal Engkos Kosasih SH.MBA melalui wakapolres
Eddy Mashuri SH MA yang dikonfirmasi wartawan kamis (18/6) membenarkan akan penangkapan pada hari Rabu sekitar pukul 13.00 wib di pasar Gunung Baringin saat
beranjak hendak pulang ke kampungnya di Hutabangun. Dan bahkan sempat membuat kesal eddy setelah diintrogasi oleh pihak kepolisian karena tersangka tidak memberikan keterangan yang pasti, akhirnya pihak kepolisian menjebloskannya ke sel tahanan ungkapnya.
Informasi melalui pengembangan pihak kepolisian terakhir bahwa uang palsu tersebut sudah digunakan sebanyak 6 lembar pecahan Rp.100.000 namun kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut pihak kepolisian kembali menemukan 1 lembar uang pecahan Rp.100.000 lagi di rumah anaknya Hutabangun Kec.Panyabungan Timur Kab.Mandailing Natal. Akhirnya jumlah uang yang diedarkan ditemukan sebanyak 7 lembar pecahan Rp.100 ribu senilai Rp.700. ribu kini diamankan polisi sebagai barang bukti. Atas hal itu tersangka terdakwa terjerat pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang memiliki, mengedarkan, dan menyimpan uang palsu. "Ancaman hukuman seberat-beratnya 15 tahun pejara.
Jumat, 19 Juni 2009
Warga Sinunukan Minta di Bangun Jalan Hotmix
Panyabungan,Wartamadina
Warga Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kab.Madina meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk membangun jalan.jenis hotmix menuju kecamatan itu, mengingat kondisi jalan saat ini masih berbatu dan tidak pernah tersentuh aspal. Hal itu diungkapkan sugeng bahwa semenjak Kabupaten Mandailing Natal dimekarkan menjadi daerah otonomi sendiri pembangunan jalan menuju Kecamatan Sinunukan serta Kecamatan Batahan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah.
“ Setiap musim kemarau warga yang akan menuju dan pulang dari Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan akan memakan debu begitu juga di musim penghujan akan melewati kubangan kerbau dan berlumpur,sehingga menimbulkan keresahaan dan kekhwatirnan masyarakat ” sebut Sugeng kepada wartamadina di Panyabungan Kamis (18/6).
Dikatakannya selama ini masyarakat sangat gembira bila ada niat dari Pemkab Madina untuk membangun dan mengaspalnya akan tetapi itu semuanya hanya harapan pembangunan tak kunjung juga dilaksanakan, ungkap Sugeng.
Lebih lanjut dikatakannya,masyarakat Sinunukan selama ini sangat mendukung keseriusan Pemerintah untuk melakukan pembangunan terutama yang ada diwilayah Pantai Barat baik pendidikan,kesehatan mapun infrastruktur lainnya akan tetapi harapan masyarakat hanya menginginkan agar Pemerintah membangun dan mengaspal jalan menuju Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan.
”Mungkin dari 23 Kecamatan yang ada di Madina hanya kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan yang jalannya tanah dan berbatu. Padahal kita ketahui daerah ini merupakan wilayah yang banyak perkebunan,baik itu skla besar maupun kecil. Dimana banyak inpestor yang mananamkan modalnya, di kecamatan ini otomatis bisa menambah PAD Madina, saya yakin kalau jalan sudah hitmik akan bertambah pula inpestor, akan membuka lapangan kerja baru” jelas Sugeng.
Warga Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kab.Madina meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk membangun jalan.jenis hotmix menuju kecamatan itu, mengingat kondisi jalan saat ini masih berbatu dan tidak pernah tersentuh aspal. Hal itu diungkapkan sugeng bahwa semenjak Kabupaten Mandailing Natal dimekarkan menjadi daerah otonomi sendiri pembangunan jalan menuju Kecamatan Sinunukan serta Kecamatan Batahan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah.
“ Setiap musim kemarau warga yang akan menuju dan pulang dari Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan akan memakan debu begitu juga di musim penghujan akan melewati kubangan kerbau dan berlumpur,sehingga menimbulkan keresahaan dan kekhwatirnan masyarakat ” sebut Sugeng kepada wartamadina di Panyabungan Kamis (18/6).
Dikatakannya selama ini masyarakat sangat gembira bila ada niat dari Pemkab Madina untuk membangun dan mengaspalnya akan tetapi itu semuanya hanya harapan pembangunan tak kunjung juga dilaksanakan, ungkap Sugeng.
Lebih lanjut dikatakannya,masyarakat Sinunukan selama ini sangat mendukung keseriusan Pemerintah untuk melakukan pembangunan terutama yang ada diwilayah Pantai Barat baik pendidikan,kesehatan mapun infrastruktur lainnya akan tetapi harapan masyarakat hanya menginginkan agar Pemerintah membangun dan mengaspal jalan menuju Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan.
”Mungkin dari 23 Kecamatan yang ada di Madina hanya kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan yang jalannya tanah dan berbatu. Padahal kita ketahui daerah ini merupakan wilayah yang banyak perkebunan,baik itu skla besar maupun kecil. Dimana banyak inpestor yang mananamkan modalnya, di kecamatan ini otomatis bisa menambah PAD Madina, saya yakin kalau jalan sudah hitmik akan bertambah pula inpestor, akan membuka lapangan kerja baru” jelas Sugeng.
Harga Kakao Dimadina Turun
Panyabungan,Wartamadina
Harga Kakao ( Coklat ) di Mandailing Natal khususnya dipemasaran Panyabungan terus mengalami penurunan,sehingga para petani kakao yang ada di Madina semakin terpuruk. Untuk minggu ini saja harga kakao hanya berkisar Rp.16 000/kgnya, padahal pada minggu yang lalu sudah mencapai Rp.24.000/kgnya.
Aswin Rangkuty salah seorang Petani Kakao yang ada di desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur, Kamis (18/6) mengungkapkan sangat heran dengan turunnya harga jual kakao yang cukup signifikan. ”Pada minggu yang lalu kita menjual kakao ( Coklat ) kering masih bertahan pada harga Rp.24.000 namun pada saat ini turun sudah mencapai Rp.16.000/kgnya dan sedangkan kakao yang basah bisa lebih murah lagi,” sebut aswin.
“ Turunnya harga kakao sangat menyulitkan para petani kakao karena pada setiap minggunya masyarakat yang ada di daerahnya hanya mengandalkan kehidupan dari kakao dan bila harga kakao terus menerus turun ia prediksikan kehidupan mereka akan semakin sulit”
“Kita sangat berharap agar Pemerintah untuk bisa memperhatikan para petani kakao yang ada di Madina karena harga kakao terus mengalami penurunan yang nantinya akan menyulitkan kehidupan para petani, dan kita sangat berharap agar harga kakao untuk bisa stabil lagi,”harapnya.
Sementara ituinformasi yang diperoleh wartamadina dari toke – toke (saudagar) kakao yang ada di pasar – pasar tradisional menyebutkan mereka membeli kakao dari para petani sudah disesuaikan dengan harga semestinya dan mereka tidak membuat harga sesukanya.
”harga yang kita beli sudah sesuai dengan harga pasar,kalau memang naik kita juga akan membelinya dengan harga semestinya,”kata salah seorang toke pengumpul kakao yang ada di Panyabungan Timur
Harga Kakao ( Coklat ) di Mandailing Natal khususnya dipemasaran Panyabungan terus mengalami penurunan,sehingga para petani kakao yang ada di Madina semakin terpuruk. Untuk minggu ini saja harga kakao hanya berkisar Rp.16 000/kgnya, padahal pada minggu yang lalu sudah mencapai Rp.24.000/kgnya.
Aswin Rangkuty salah seorang Petani Kakao yang ada di desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur, Kamis (18/6) mengungkapkan sangat heran dengan turunnya harga jual kakao yang cukup signifikan. ”Pada minggu yang lalu kita menjual kakao ( Coklat ) kering masih bertahan pada harga Rp.24.000 namun pada saat ini turun sudah mencapai Rp.16.000/kgnya dan sedangkan kakao yang basah bisa lebih murah lagi,” sebut aswin.
“ Turunnya harga kakao sangat menyulitkan para petani kakao karena pada setiap minggunya masyarakat yang ada di daerahnya hanya mengandalkan kehidupan dari kakao dan bila harga kakao terus menerus turun ia prediksikan kehidupan mereka akan semakin sulit”
“Kita sangat berharap agar Pemerintah untuk bisa memperhatikan para petani kakao yang ada di Madina karena harga kakao terus mengalami penurunan yang nantinya akan menyulitkan kehidupan para petani, dan kita sangat berharap agar harga kakao untuk bisa stabil lagi,”harapnya.
Sementara ituinformasi yang diperoleh wartamadina dari toke – toke (saudagar) kakao yang ada di pasar – pasar tradisional menyebutkan mereka membeli kakao dari para petani sudah disesuaikan dengan harga semestinya dan mereka tidak membuat harga sesukanya.
”harga yang kita beli sudah sesuai dengan harga pasar,kalau memang naik kita juga akan membelinya dengan harga semestinya,”kata salah seorang toke pengumpul kakao yang ada di Panyabungan Timur
Kamis, 11 Juni 2009
Panwaslu Madina Belum Terima Surat Izin kampanye Pilpres
Panyabungan,Wartamadina
Mengingat dengan masuknya kampanye Pilpres 2009 semenjak tanggal 2 Juni sampai dengan 4 juli 2009, namun pihak Panwaslu kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini belum menerima Surat Izin Kampanye Pilpres dari KPU Kabupaten Mandailing Natal.
Atas hal itu Ketua Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal Drs Muhammad Iqbal Nasution yang dikonfirmasi kamis (11/6) dikantornya jalan setia No56 Kelurahan Sipolu-polu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina agar segera mengeluarkan dan menyampaikan kepada Panwaslu Kab.Madina sesuai surat izin Kempanye pilpres yang telah terlambat semenjak dimulai dilaksanakan pada bulan 2 juni sampai 4 juli yang akan datang.
Dijelas kannya” bahwa menjelang pilpres sesuai dengan keputusan KPU pusat yang mana pada tanggal 8 bulan juli akan dilaksanakan dan dimana pada saat ini sudah tahap kampanye umum namun hingga hari ini kita dari pihak panwaslu Kabupaten Madina belum menerima sepucuk surat pun dari pihak KPU madina tentang surat izin pelaksanaan tahapan-tahapan kempanye dengan tujuan agar menjagakan pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik .
Dan kita pernah menanyakan melalui telepon selurer pada tanggal 8 juli terhadap KPU madina agar segera memberika beberapa alasan mengapa hingga samapai saat ini pihak KPU sendiri belum menyampaikan kepada kita tentang tahapan kempanye umum namun kita hanya menerima jawaban bahwa pihak KPU propinsi pun hingga sampai saat ini belum memberikan petunjuk atau instruksi izin tahapan- tahapan kampanye umum tersebut.
Panwaslu sendiri yang terjun langsung kekecamatan sejauh awal telah memberikan evaluasi-evaluasi kepada panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan tujuan agar segera lebih aktif kinerjanya tentang memperhatikan, saling kordinasi sesama PPL mulai dari penghitungan di TPS sampai ke PPS, DPS dan DPT dengan sesuai tempat masing-masing menjelang pilpres nanti karena mengingat banyaknya rawan pelanggaran- pelanggara yang terjadi misalnya Money Politic, sebutnya mengakhiri.
Sementara Ketua KPU Madina Jefri Antoni AS SH yang di kompirmasi melalui telepon seluler (11/6) menjelaskan “ bahwa kita tidak ada kewajiban untuk memberikan surat izin kampanye kepada pihak panwas kabupaten madina sebab itu sudah ditentukan oleh sekop secara nasional maupun di Sumut yang harus di ikuti serentak dan itu adalah sesuai penentuan dari permintaan 3 cawapres dimana zona kampanye terbuka secara umum mereka inginkan dan seandainya di adakan di kabupaten madina baru kita dari KPU akan membuat surat pembaritahuan kepada Panwas Kabupaten.
“yah? Itu wajar saja kalau pihak Panwas kabupaten mengawasi sebagai pengawas pemilihan umum melaksanakan kewajiban mereka untuk tahapan Pilpres nanti, namun kita dari pihak KPU hingga sampai saat ini tidak ada kewajiban untuk menyurati atau memberikan izin karena kita sendiri saja hanya berdasarkan dari KPU pusat. Ungkapnya
Dalam waktu yang bersamaan Kepala Seketariat Abdul Malik Nasution ditemui EN diruang kerjanya perihal cara pembayaran honorium PPL menjelaskan” sampai saat ini kita dari pihak pembayaran honor PPL sudah disampaikan hingga bulan Mei namun sesuai petunjuk tehnis yang berdasarkan dengan UURI pasal 96 No 22 tahun 2007 yang mengatakan PPL dipilih dan ditetapkan dengan keputusan panwaslu kecamatan dengan begitu kita baru membayar honor mereka, dan kini kami rencanakan akan membayar honorium PPL secara langsung turun kekecamatan yang mana nanti bertujuan untuk memberikan penjelasan sekaligus memeriksa apakah PPL selama ini ada atau Fiktif jelas malik.
Mengingat dengan masuknya kampanye Pilpres 2009 semenjak tanggal 2 Juni sampai dengan 4 juli 2009, namun pihak Panwaslu kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini belum menerima Surat Izin Kampanye Pilpres dari KPU Kabupaten Mandailing Natal.
Atas hal itu Ketua Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal Drs Muhammad Iqbal Nasution yang dikonfirmasi kamis (11/6) dikantornya jalan setia No56 Kelurahan Sipolu-polu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina agar segera mengeluarkan dan menyampaikan kepada Panwaslu Kab.Madina sesuai surat izin Kempanye pilpres yang telah terlambat semenjak dimulai dilaksanakan pada bulan 2 juni sampai 4 juli yang akan datang.
Dijelas kannya” bahwa menjelang pilpres sesuai dengan keputusan KPU pusat yang mana pada tanggal 8 bulan juli akan dilaksanakan dan dimana pada saat ini sudah tahap kampanye umum namun hingga hari ini kita dari pihak panwaslu Kabupaten Madina belum menerima sepucuk surat pun dari pihak KPU madina tentang surat izin pelaksanaan tahapan-tahapan kempanye dengan tujuan agar menjagakan pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik .
Dan kita pernah menanyakan melalui telepon selurer pada tanggal 8 juli terhadap KPU madina agar segera memberika beberapa alasan mengapa hingga samapai saat ini pihak KPU sendiri belum menyampaikan kepada kita tentang tahapan kempanye umum namun kita hanya menerima jawaban bahwa pihak KPU propinsi pun hingga sampai saat ini belum memberikan petunjuk atau instruksi izin tahapan- tahapan kampanye umum tersebut.
Panwaslu sendiri yang terjun langsung kekecamatan sejauh awal telah memberikan evaluasi-evaluasi kepada panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan tujuan agar segera lebih aktif kinerjanya tentang memperhatikan, saling kordinasi sesama PPL mulai dari penghitungan di TPS sampai ke PPS, DPS dan DPT dengan sesuai tempat masing-masing menjelang pilpres nanti karena mengingat banyaknya rawan pelanggaran- pelanggara yang terjadi misalnya Money Politic, sebutnya mengakhiri.
Sementara Ketua KPU Madina Jefri Antoni AS SH yang di kompirmasi melalui telepon seluler (11/6) menjelaskan “ bahwa kita tidak ada kewajiban untuk memberikan surat izin kampanye kepada pihak panwas kabupaten madina sebab itu sudah ditentukan oleh sekop secara nasional maupun di Sumut yang harus di ikuti serentak dan itu adalah sesuai penentuan dari permintaan 3 cawapres dimana zona kampanye terbuka secara umum mereka inginkan dan seandainya di adakan di kabupaten madina baru kita dari KPU akan membuat surat pembaritahuan kepada Panwas Kabupaten.
“yah? Itu wajar saja kalau pihak Panwas kabupaten mengawasi sebagai pengawas pemilihan umum melaksanakan kewajiban mereka untuk tahapan Pilpres nanti, namun kita dari pihak KPU hingga sampai saat ini tidak ada kewajiban untuk menyurati atau memberikan izin karena kita sendiri saja hanya berdasarkan dari KPU pusat. Ungkapnya
Dalam waktu yang bersamaan Kepala Seketariat Abdul Malik Nasution ditemui EN diruang kerjanya perihal cara pembayaran honorium PPL menjelaskan” sampai saat ini kita dari pihak pembayaran honor PPL sudah disampaikan hingga bulan Mei namun sesuai petunjuk tehnis yang berdasarkan dengan UURI pasal 96 No 22 tahun 2007 yang mengatakan PPL dipilih dan ditetapkan dengan keputusan panwaslu kecamatan dengan begitu kita baru membayar honor mereka, dan kini kami rencanakan akan membayar honorium PPL secara langsung turun kekecamatan yang mana nanti bertujuan untuk memberikan penjelasan sekaligus memeriksa apakah PPL selama ini ada atau Fiktif jelas malik.
Musada KNPI III Mandailing Natal H.Waskito Daulay, AP Kembali Terpilih jadi Ketua
Panyabungan,Wartamadina.
Musda ( Musyawarah Daerah ) KNPI ( Komite Nsional Pemuda Indonesia III Kabupaten Mandailing Natal yang digelar senin(8/6) di Hotel Int Payaloting Panyabungan, H.Waskito Kembali terpilih menjadi Ketua KNPI Kabupaten Mandailng Natal untuk priode 2009 – 2012. Acara musda III yang diikuti sebanyak 23 PK KNPI, 28 Ormas pemuda dan 9 peninjau dari berbagai elemen merupakan tuntutan dari AD/ART KNPI tuntutan AD/ART organisasi yang wajib dilaksanakan. Sehingga pada Musda III KNPI Madina ini harus bisa membawa peningkatan dari priode sebelumnya. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Madina yang diwakili Wakil bupati .Drs Hasyim Nasution, yang dihadiri Ketua KNPI Sumut H.A.Yasir Ridho Lubis dan rombongan, unsur Muspida Kapolres dan ketua-ketua OKP. Dalam kata sambutannya Ketua KNPI Sumatera Utara mengharapkan mengharapkan agar Pilpres mendatang dapat berjalan dengan sukses dan pilihan rakyat menentukan nasib bangsa ke depan. “Karena itu kita harus hindari money politic (politik uang), untuk itu pemuda harus berada di barisan depan memberantasnya, agar cita–cita bersama untuk kedaulatan bangsa tercapai untuk itu Pemuda harus berani memberikan masukan bagi pemerintah agar kesejahteraan rakyat tercapai. Ungkap Rido. Dalam acara Musda III KNPI Kabupaten Mandailing Natal tersebut akhirnya secara aklamasi H.Waskito Daulay kembali terpilih sebagai ketua KNPI priode 2009-2012.
Musda ( Musyawarah Daerah ) KNPI ( Komite Nsional Pemuda Indonesia III Kabupaten Mandailing Natal yang digelar senin(8/6) di Hotel Int Payaloting Panyabungan, H.Waskito Kembali terpilih menjadi Ketua KNPI Kabupaten Mandailng Natal untuk priode 2009 – 2012. Acara musda III yang diikuti sebanyak 23 PK KNPI, 28 Ormas pemuda dan 9 peninjau dari berbagai elemen merupakan tuntutan dari AD/ART KNPI tuntutan AD/ART organisasi yang wajib dilaksanakan. Sehingga pada Musda III KNPI Madina ini harus bisa membawa peningkatan dari priode sebelumnya. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Madina yang diwakili Wakil bupati .Drs Hasyim Nasution, yang dihadiri Ketua KNPI Sumut H.A.Yasir Ridho Lubis dan rombongan, unsur Muspida Kapolres dan ketua-ketua OKP. Dalam kata sambutannya Ketua KNPI Sumatera Utara mengharapkan mengharapkan agar Pilpres mendatang dapat berjalan dengan sukses dan pilihan rakyat menentukan nasib bangsa ke depan. “Karena itu kita harus hindari money politic (politik uang), untuk itu pemuda harus berada di barisan depan memberantasnya, agar cita–cita bersama untuk kedaulatan bangsa tercapai untuk itu Pemuda harus berani memberikan masukan bagi pemerintah agar kesejahteraan rakyat tercapai. Ungkap Rido. Dalam acara Musda III KNPI Kabupaten Mandailing Natal tersebut akhirnya secara aklamasi H.Waskito Daulay kembali terpilih sebagai ketua KNPI priode 2009-2012.
70 Pejabat Eselon III dan IV Dimadina Kembali Dilantik
Panyabungan,Wartamadina
Setelah sebelumnya senin (22/5) Bupati Mandailing Natal H.Amru Daulay SH melantik 12 pejabat Eselon II dan 8 Pejabat Eselon III. Senin (8/6) Bupati Madina kembali melantik 70 Pejabat Struktural Eselon III. Dan IV di lingkungan Pemkab Madina. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon III dan IV dilakukan oleh Sekda Kabupaten Mandailing Natal Drs Azwar Indra Nasution di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal , Senin (8/6). Dalam kata Sambutan, Bupati Mandailing Natal yang dibacakan oleh Sekda Drs Azwar Indra Nasution menyampaikan, pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor: 821.2/353/K/2009. “Mutasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah Kabukpaten Mandailing Natal dalam penyelenggaraan roda pemerintahan demi percepatan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal menuju Masyarakt Madina yang Madani,” katanya. Disebutkan, bahwa pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja para pejabat terkait.
Pelantikan pejabat eselon III dan IV tersebut juga dinilai cukup strategis, karena pejabat Eselon III dan IV di lingkungan unit kerja sangat menentukan pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan dan merupakan unsur tangung jawab organisasi.
Adapun Pejabat eselon III dan IV tersebut yakni, Drs.M.Arif Adnan menjadi Camat Tambangan, Drs.H.Indra Sakti Nasution MM Camat Muara Batang gadis, Drs Sabaruddin Ahmad Sekretaris Dinas Pariwisata seni dan Budaya, Zul Khairi SE,Camat Panyabungan, Drs Syafaruddin, Camat Ulu Pungkut, Drs Syahnan Batubara MM, Camat Bukit Malintang, Drs Rahmad Daulay, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs M.Sarjan Lubis, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Awaluddin Lbs SE, Pj Camat Muarasipongi, Abdul Hamid S.IP, Pj Camat Panyabungan Timur, Drs Mhd Gandi Hsb, Pj Camat Panyabungan Barat, Faizal S.Sos, Pj Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Drh Indra Ahmadi Hrp, Kepala Bidang Pengembangan pantai dan kelautan pada Dinas kelautan dan perikanan, Bisman Nst SH, Kabid sarana dan prasarana pada dinas perhubungan, Kasmir S.Pd MM, Kabid Bina Program pada Dispora, Ir Ali Umroh Kabid bina usaha pada Dinas Peternakan, Ir Miswar, Kabid Program pada dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura, Efendi A,Pi, Kabid sumber daya hayati pada Dinas kelautan dan perikanan, Emmi Arigasna, Sekcam Lembah sorikmarapi, Ahmad Sofyan SE, Pj Kabid Pencatatan pada dinas kependudukan Bahri S.sos, Pj Sekcam Panyabungan Timur, Rainal S.sos, Pj Sekcam Panyabungan Barat, Syahruddin SE, Pj Kabid Bina kepemudaan pada Dispora, Ahmad Martua Nasution SH, Pj Kabid Sosial budaya pada Bapeda, Nurlaila Saripah Lbs, Pj Kasubbag Keuangan pada Dinas Pengelolaan keuangan dan aset daerah, Abdul Azis SE, Pj Kasi pendataan dan penetapan pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Muhammad Nasar S.S, Pj Kasubbid pembinaan organisasi pada badan kesbanglinmas, Ramlan Taufik, Pj Kasubbag umum dan perlengkapan pada dinas kesehatan, Muktar Afandi, Pj Kasubbag penataan pengembangan desa dan lembaga desa pada bagian pengembangan desa, Natalina SP, Pj kasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pada Dinas Pertanian, Mukhtar Syaikhuddin Nst S.Pd, Pj Kasubbag umum dan Perlengkapan pada Dinas Pendidikan, Jamilah SH, Kasi TK dan SD pada Dinas Pendidikan, Ahmad Gong Matua S.Pd, Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendidikan, Nurainun S.Sos, Pj Kasi Pendidikan Luar Sekolah dan seni Budaya pada Dinas Pendidikan, Drs Kusor Nst Msi, Kasi Kurikulum pada Dinas Pendidikan, Mustamin S.Pd MM, Kasi SLTP dan SLTA pada Dinas Pendidikan, Martua Btr S.Sos, Kasi Pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan, Armen S.Pd, Kasi Subsidi batuan pada Dinas Pendidikan, Nur Elly S.Sos, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Siabu, Dra Mariatai Hrp, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec, Muarasipongi, Akub Rkt S.Pd , Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Panyabungan, Hj Halimah Btr S.Pd, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kotanopan, Hj Siti Aisyah Ama Pd, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Lembah sorik marapi, Drs A.Said Dly Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Panyabungan barat, Gontar Nst, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Naga Juang, Ainannur S.Ag. Pj Kasubbag dan perangkat desa pada bagian pemerintahan, Muhammad Syair Alam Dly, Pj Kasubbid Mutasi Fungsional pada Bagian kepegawaian, Deby Putir Viana S.Psi, Pj Kasi perencanaan pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Ismed SH, Pj kasi pemerintahan pada Kantor camat Panyabungan Utara, Fajar SH, Pj Kasi ketentraman dan ketertiban pada kantor camat panyabungan, Yuri Andri SSTP, Pj Kasubbag evaluasi dan pelaporan pada bagian perekonomian, Syukur Soripada Nst S.Sos MAP, Kasubbag agama pada bina sosial, Ismail Dly, Kasubbag perencanaan data dan informasi pada BBLU Staim, Ikhwan Yusuf S.Sos, Pj kasi dana perimbangan bagi hasil dan penerima lainnya pada dinas Pengelolaan keuangan, Mirwan BBA, Kasi arsip daerah pada kantor perpustakaan, Syamsul Bahri SE, Kasubbag mental dan spritual pada bagian bina sosial, Bahren Dly S.Sos, Pj Kasubbag keuangan pada kantor camat Tambangan, Maulud Srg, Pj kasi ketentraman dan ketertiban pada kantor lurah Pasar Hilir, Erwin S.Si, Pj sekretaris lurah Kota Siantar sisamping tugasnya sebagai Pl. lurah, Kahar Pln S.sos, Pj kasubbag umum dan kepegawaian pada kantor camat Hutabargot, Sahrial S.sos, Pj kasi Ketentraman dan ketertiban pada kantor lurah Pidoli Dolok, H.Mhd Yunus S.Sos Staf sekdakab, Drs Edy Sayuti Staf sekdakab,Kasman S.Pd Staf pada Dinas Pendidikan, Parsaulian Rambe S.Pd, Staf pada Dinas Pendidikan,Rustam Efendi Matondang, staf pada Dinas Pendidikan, H Irwan S.Pd , staf pada Dinas Pendidikan. Dalam arahannya Bupati Madina.
Setelah sebelumnya senin (22/5) Bupati Mandailing Natal H.Amru Daulay SH melantik 12 pejabat Eselon II dan 8 Pejabat Eselon III. Senin (8/6) Bupati Madina kembali melantik 70 Pejabat Struktural Eselon III. Dan IV di lingkungan Pemkab Madina. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon III dan IV dilakukan oleh Sekda Kabupaten Mandailing Natal Drs Azwar Indra Nasution di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal , Senin (8/6). Dalam kata Sambutan, Bupati Mandailing Natal yang dibacakan oleh Sekda Drs Azwar Indra Nasution menyampaikan, pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor: 821.2/353/K/2009. “Mutasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah Kabukpaten Mandailing Natal dalam penyelenggaraan roda pemerintahan demi percepatan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal menuju Masyarakt Madina yang Madani,” katanya. Disebutkan, bahwa pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja para pejabat terkait.
Pelantikan pejabat eselon III dan IV tersebut juga dinilai cukup strategis, karena pejabat Eselon III dan IV di lingkungan unit kerja sangat menentukan pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan dan merupakan unsur tangung jawab organisasi.
Adapun Pejabat eselon III dan IV tersebut yakni, Drs.M.Arif Adnan menjadi Camat Tambangan, Drs.H.Indra Sakti Nasution MM Camat Muara Batang gadis, Drs Sabaruddin Ahmad Sekretaris Dinas Pariwisata seni dan Budaya, Zul Khairi SE,Camat Panyabungan, Drs Syafaruddin, Camat Ulu Pungkut, Drs Syahnan Batubara MM, Camat Bukit Malintang, Drs Rahmad Daulay, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs M.Sarjan Lubis, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Awaluddin Lbs SE, Pj Camat Muarasipongi, Abdul Hamid S.IP, Pj Camat Panyabungan Timur, Drs Mhd Gandi Hsb, Pj Camat Panyabungan Barat, Faizal S.Sos, Pj Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Drh Indra Ahmadi Hrp, Kepala Bidang Pengembangan pantai dan kelautan pada Dinas kelautan dan perikanan, Bisman Nst SH, Kabid sarana dan prasarana pada dinas perhubungan, Kasmir S.Pd MM, Kabid Bina Program pada Dispora, Ir Ali Umroh Kabid bina usaha pada Dinas Peternakan, Ir Miswar, Kabid Program pada dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura, Efendi A,Pi, Kabid sumber daya hayati pada Dinas kelautan dan perikanan, Emmi Arigasna, Sekcam Lembah sorikmarapi, Ahmad Sofyan SE, Pj Kabid Pencatatan pada dinas kependudukan Bahri S.sos, Pj Sekcam Panyabungan Timur, Rainal S.sos, Pj Sekcam Panyabungan Barat, Syahruddin SE, Pj Kabid Bina kepemudaan pada Dispora, Ahmad Martua Nasution SH, Pj Kabid Sosial budaya pada Bapeda, Nurlaila Saripah Lbs, Pj Kasubbag Keuangan pada Dinas Pengelolaan keuangan dan aset daerah, Abdul Azis SE, Pj Kasi pendataan dan penetapan pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Muhammad Nasar S.S, Pj Kasubbid pembinaan organisasi pada badan kesbanglinmas, Ramlan Taufik, Pj Kasubbag umum dan perlengkapan pada dinas kesehatan, Muktar Afandi, Pj Kasubbag penataan pengembangan desa dan lembaga desa pada bagian pengembangan desa, Natalina SP, Pj kasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pada Dinas Pertanian, Mukhtar Syaikhuddin Nst S.Pd, Pj Kasubbag umum dan Perlengkapan pada Dinas Pendidikan, Jamilah SH, Kasi TK dan SD pada Dinas Pendidikan, Ahmad Gong Matua S.Pd, Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendidikan, Nurainun S.Sos, Pj Kasi Pendidikan Luar Sekolah dan seni Budaya pada Dinas Pendidikan, Drs Kusor Nst Msi, Kasi Kurikulum pada Dinas Pendidikan, Mustamin S.Pd MM, Kasi SLTP dan SLTA pada Dinas Pendidikan, Martua Btr S.Sos, Kasi Pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan, Armen S.Pd, Kasi Subsidi batuan pada Dinas Pendidikan, Nur Elly S.Sos, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Siabu, Dra Mariatai Hrp, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec, Muarasipongi, Akub Rkt S.Pd , Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Panyabungan, Hj Halimah Btr S.Pd, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kotanopan, Hj Siti Aisyah Ama Pd, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Lembah sorik marapi, Drs A.Said Dly Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Panyabungan barat, Gontar Nst, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec,Naga Juang, Ainannur S.Ag. Pj Kasubbag dan perangkat desa pada bagian pemerintahan, Muhammad Syair Alam Dly, Pj Kasubbid Mutasi Fungsional pada Bagian kepegawaian, Deby Putir Viana S.Psi, Pj Kasi perencanaan pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Ismed SH, Pj kasi pemerintahan pada Kantor camat Panyabungan Utara, Fajar SH, Pj Kasi ketentraman dan ketertiban pada kantor camat panyabungan, Yuri Andri SSTP, Pj Kasubbag evaluasi dan pelaporan pada bagian perekonomian, Syukur Soripada Nst S.Sos MAP, Kasubbag agama pada bina sosial, Ismail Dly, Kasubbag perencanaan data dan informasi pada BBLU Staim, Ikhwan Yusuf S.Sos, Pj kasi dana perimbangan bagi hasil dan penerima lainnya pada dinas Pengelolaan keuangan, Mirwan BBA, Kasi arsip daerah pada kantor perpustakaan, Syamsul Bahri SE, Kasubbag mental dan spritual pada bagian bina sosial, Bahren Dly S.Sos, Pj Kasubbag keuangan pada kantor camat Tambangan, Maulud Srg, Pj kasi ketentraman dan ketertiban pada kantor lurah Pasar Hilir, Erwin S.Si, Pj sekretaris lurah Kota Siantar sisamping tugasnya sebagai Pl. lurah, Kahar Pln S.sos, Pj kasubbag umum dan kepegawaian pada kantor camat Hutabargot, Sahrial S.sos, Pj kasi Ketentraman dan ketertiban pada kantor lurah Pidoli Dolok, H.Mhd Yunus S.Sos Staf sekdakab, Drs Edy Sayuti Staf sekdakab,Kasman S.Pd Staf pada Dinas Pendidikan, Parsaulian Rambe S.Pd, Staf pada Dinas Pendidikan,Rustam Efendi Matondang, staf pada Dinas Pendidikan, H Irwan S.Pd , staf pada Dinas Pendidikan. Dalam arahannya Bupati Madina.
Rabu, 10 Juni 2009
Kabag Pemdes Madina Zulfan Hasibuan, SH Harapkan Partisipasi Masyarakat Sukseskan Program ADD
Panyabungan, WartaMadina
Dana ADD untuk setiap desa tidaklah sama karena pengalokasian dana ADD di tentukan berdasarkan beberapa variabel, yakni variabel utama meliputi dari luas wilayah, dan jumlah penduduk masing – masing yang mempunyai skors 35% dari pagu anggaran yang di alokasikan Pemkab dalam APBD setiap tahunnya setidaknya itu diungkap Kabag Pemerintahan Desa ( Pemdes ) Madina Zulfan Hasibuan, SH kepada wartawan di ruang kerjanya seusai Sosialisasi dana ADD di aula Kantor Bupati Madina Rabu (10/6 ).
Penggunaan Anggaran Dana Desa ( ADD ) di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) seharusnya sudah berjalan sejak tahun 2008 yang lalu, namun karena kendala tekhnis, program tersebut baru bisa di jalankan pada tahun 2009 ini sebut Zulfan. Tata cara pelaksanaan maupun penyusunan rencana serta juknis dan juklaknya memang sudah di sosialisasikan kepada seluruh camat se Madina melalui rapat sosialisasi ADD di Aula Kantor Pemkab Madina, Rabu ( 10/6 ) yang di buka langsung Bupati Madina H.Amru Daulay, SH di wakili Sekdakab Madina Drs.H.Azwar Indra Nasution sebut Zulfan.
Meskipun ada kelemahan dalam penyusunan APBD desa Maupun pelaksanaannya nanti menurut Kabag Pemdes ini disebabkan oleh kurangnya SDM di Tingkat kecamatan dalam penyusunan APBD desa ditambah kurangnya koordinasi pihak kecamatan dengan pemdes sebagai regulator.
Sedangkan variabel tambahan misalnya di tentukan dengan besarnya jumlah angka anak putus sekolah, tingkat kemiskinan di masing – masing desa dengan skors 15 % dari pagu anggaran yang di tampung Pemkab dalam APBD Madina, “ dengan skors yang demikian kita sangat berharap dan yakin apabila setiap desa mampu mengkelola ADD dengan baik dan benar, maka desa tersebut nantinya akan bisa menjadi desa yang mandiri sesuai yang di harapkan pemerintah karena ADD tersebut bisa di gunakan untuk mengangkat dan membantu ekonomi masyarakat dalam bidang usaha ekonomi produktif ( UEP ) “, ujar Zulfan. Untuk itu nantinya kepada seluruh camat diharapkan agar mensuplai data yang baik dan benar guna kelancaran program ADD tersebut tujuannya agar Pemdes mampu membuat perimbangan alokasi dana pada setiap program desa yang tertuang dalam APBD Desa mengingat eskalasi harga di suatu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Untuk itu Pemdes sangta mengharapkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat di Madina ikut berpartisifasi dan berperan aktif dalam mensukseskan program ADD tersebut karena hasilnya akan menjadikan suatu desa itu mandiri dan tidak tergantung lagi dengan APBD Madina ungkap Zulfan.
Dana ADD untuk setiap desa tidaklah sama karena pengalokasian dana ADD di tentukan berdasarkan beberapa variabel, yakni variabel utama meliputi dari luas wilayah, dan jumlah penduduk masing – masing yang mempunyai skors 35% dari pagu anggaran yang di alokasikan Pemkab dalam APBD setiap tahunnya setidaknya itu diungkap Kabag Pemerintahan Desa ( Pemdes ) Madina Zulfan Hasibuan, SH kepada wartawan di ruang kerjanya seusai Sosialisasi dana ADD di aula Kantor Bupati Madina Rabu (10/6 ).
Penggunaan Anggaran Dana Desa ( ADD ) di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) seharusnya sudah berjalan sejak tahun 2008 yang lalu, namun karena kendala tekhnis, program tersebut baru bisa di jalankan pada tahun 2009 ini sebut Zulfan. Tata cara pelaksanaan maupun penyusunan rencana serta juknis dan juklaknya memang sudah di sosialisasikan kepada seluruh camat se Madina melalui rapat sosialisasi ADD di Aula Kantor Pemkab Madina, Rabu ( 10/6 ) yang di buka langsung Bupati Madina H.Amru Daulay, SH di wakili Sekdakab Madina Drs.H.Azwar Indra Nasution sebut Zulfan.
Meskipun ada kelemahan dalam penyusunan APBD desa Maupun pelaksanaannya nanti menurut Kabag Pemdes ini disebabkan oleh kurangnya SDM di Tingkat kecamatan dalam penyusunan APBD desa ditambah kurangnya koordinasi pihak kecamatan dengan pemdes sebagai regulator.
Sedangkan variabel tambahan misalnya di tentukan dengan besarnya jumlah angka anak putus sekolah, tingkat kemiskinan di masing – masing desa dengan skors 15 % dari pagu anggaran yang di tampung Pemkab dalam APBD Madina, “ dengan skors yang demikian kita sangat berharap dan yakin apabila setiap desa mampu mengkelola ADD dengan baik dan benar, maka desa tersebut nantinya akan bisa menjadi desa yang mandiri sesuai yang di harapkan pemerintah karena ADD tersebut bisa di gunakan untuk mengangkat dan membantu ekonomi masyarakat dalam bidang usaha ekonomi produktif ( UEP ) “, ujar Zulfan. Untuk itu nantinya kepada seluruh camat diharapkan agar mensuplai data yang baik dan benar guna kelancaran program ADD tersebut tujuannya agar Pemdes mampu membuat perimbangan alokasi dana pada setiap program desa yang tertuang dalam APBD Desa mengingat eskalasi harga di suatu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Untuk itu Pemdes sangta mengharapkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat di Madina ikut berpartisifasi dan berperan aktif dalam mensukseskan program ADD tersebut karena hasilnya akan menjadikan suatu desa itu mandiri dan tidak tergantung lagi dengan APBD Madina ungkap Zulfan.
Langganan:
Postingan (Atom)
